Ingin Memeratakan Kualitas SMA/SMK, PPDB Pakai Sistem Zonasi

JawaPos.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur akan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK tahun pelajaran 2017–2018. Sistem tersebut dipilih untuk memeratakan kualitas pendidikan antarsekolah di setiap kabupaten/kota.

Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman menjelaskan, sistem zonasi akan diimplementasikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Dengan sistem zona, setiap kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa wilayah.

Kota Surabaya, misalnya. Melalui sistem zona, Surabaya akan dibagi menjadi empat wilayah besar. Yakni, zona barat, timur, selatan, dan utara. Dari setiap zona itu, dispendik akan memberikan informasi terkait dengan sekolah mana saja yang bisa menjadi rujukan siswa untuk mendaftar.

Untuk sistem seleksi, PPDB akan menggunakan dua kriteria penilaian. Yakni, berdasar zona wiilayah tempat tinggal siswa dan hasil nilai ujian nasional berbasis komputer (UNBK). ”Dua penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan utama,” ujarnya. Karena itu, siswa yang memiliki nilai tertinggi dispastikan mempunyai kans lolos lebih besar.

Meski dipastikan menggunakan sistem zona, dispendik saat ini juga sedang merancang mekanisme tambahan untuk siswa yang memilih sekolah di luar zona tempat tinggalnya.

Keputusan Dispendik Jatim membuat sistem zonasi PPDB SMA/SMK tersebut dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang selama ini masih ditemui di setiap kabupaten/kota. Khususnya antara sekolah satu dan sekolah lainnya.

Selama ini, mindset yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa sekolah bagus itu hanya berada di wilayah pusat kota. Sekolah tersebut kerap disebut sebagai sekolah favorit. Selain istilah itu, berkembang pula istilah sekolah pinggiran. Julukan tersebut muncul karena lokasinya memang berada di tepi kota. Nah, peristilahan semacam itu menghambat kemajuan pendidikan.

Sebutan yang telanjur melekat ke sekolah pinggiran membuat siswa pintar tidak berminat mendaftar ke sana. Padahal, metode pengajaran dan fasilitasnya sama. ”Semua perspektif penggolongan sekolah inilah yang ke depan ingin kami ubah,” jelasnya.

Selain itu, melalui mekanisme baru tersebut, persebaran kuantitas siswa di setiap sekolah di berbagai wilayah diharapakan jadi merata. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi sekolah yang mengeluh kekurangan murid saat tahun pelajaran baru dimulai.

Saiful menjelaskan, dalam membuat mekanisme sistem zonasi ini, Dispendik Jatim tidak berjalan sendiri. Mekanisme itu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan pendidikan yang merata. ”Imbauan zonasi ini juga datang dari Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Red) Pak Muhadjir Effendy,” ungkapnya.

Seluruh pendaftaran PPDB sistem zonasi akan menggunakan sistem online. Dengan demikian, dalam proses pendaftarannya nanti, orang tua dan siswa tidak kerepotan dan kebingungan. Mereka juga tidak perlu mengantre lama dan berdesak-desakan.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur (DPJ) Prof Akh Muzakki menyambut baik langkah Dispendik Jatim membuat sistem zonasi tersebut. Dia menilai, dengan sistem itu, ke depan ketimpangan pendidikan di Indonesia pelan, tetapi pasti akan berkurang dengan sendirinya. Guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) menuturkan, sistem zonasi sekolah itu telah dilakukan oleh negara-negara maju.

Di Australia, misalnya. Di sana area rumah sangat menentukan diterima tidaknya seorang siswa untuk masuk ke sekolah. Bahkan, sistemnya dibuat semacam ring yang dibagi menjadi zona terdekat, tengah, dan jauh. Bahkan, dalam berkas pendaftarannya, siswa yang bertempat tinggal jauh dan dekat dibedakan. ”Semakin dekat dengan sekolah, peluangnya lolos otomatis lebih besar,” ucapnya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah Negeri Kanguru itu dapat memastikan kualitas dan pemerataan pendidikan akan berjalan seimbang. Model tersebut juga membuat sekolah di Australia tidak pernah kekurangan murid hingga terpaksa ditutup.

Sementara itu, Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyampaikan, hingga saat ini belum diketahui secara pasti perihal sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK yang akan datang. Sebab, hingga kini mekanisme baru tersebut memang belum disosialisasikan ke setiap sekolah. ’’Biasanya kami menunggu imbauan dari MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) SMK negeri,’’ tuturnya.

Meski begitu, Djoko optimistis setiap mekanisme baru yang diterapkan pemerintah lebih baik daripada kebijakan sebelumnya. Untuk itu, sekolah harus tetap men-support kebijakan tersebut. ’’Kami siap melaksanakannya. Tinggal tunggu mekanisme dan sosialisasi sistem baru tersebut,’’ terangnya. (elo/c19/c20/git/sep/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *